Media Hukum lingkarrepublikamedia.com ll Jakarta-Pelantikan Kepala Daerah yang terpilih saat pelaksanaan Pilkada 2024 lalu, merupakan sejarah pesta demokrasi di tanah air karena berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Dan dari tiap daerah mempunyai Kepala daerah yang baru, yang dimana telah dipilih oleh masyarakatnya melalui Pilkada serentak.
Momen pelantikan Kepala daerah secara serentak pada tahun 2025 ini, merupakan sejarah baru karena pelantikan Kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Adapun pelantikan Kepala Daerah yang terpilih berasal dari 481 daerah, yang terdiri atas 33 provinsi, 364 Kabupaten, dan 84 Kota.
Namun, tidak semua daerah mengikuti pelantikan di istana Kepresidenan Jakarta. Terdapat 40 perkara yang masih dalam tahap sidang Mahkamah Konstitusi, yakni ada tiga provinsi terdiri dari 3 Kota dan 34 Kabupaten termasuk di wilayah Aceh serta 2 Kabupaten / Kota (Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang) yang melaksanakan pemilihan kepala daerah ulang karena kotak kosong menang.
Diantara sekian kepala daerah yang dilantik pada, Kamis (20/02/2025) di istana kepresidenan. Ada sosok pigur Kepala daerah yang malang melintang dalam dunia politik serta aksi sosialnya yang sering terlihat dalam konten youtube, masyarakat luas sangat mengenalnya dengan sosok ini khuksusnya di wilayah Jawa Barat. Yang tak lain sosok itu adalah KDM (Kang Dedi Mulyadi) yang di mana ia terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Erwan Setiawan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.
Dedi Mulyadi atau yang lebih akrab disapa KDM dalam pergerakannya pada aksi sosialnya di konten youtubenya, yang dilakukan dibeberapa daerah. Beliau sangatlah lugas dan tegas dalam mengambil sikap dan tindakannya, apalagi yang sangat merugikan masyarakat, ia tak segan – segan turun kelapangan untuk bertindak sekalipun berhadapan dengan watak dan perangai orang yang tidak dikenalnya. Beliau tak gentar dan tidak ciut, untuk lakukan tindakan dengan didasari, yaitu tujuan utamanya untuk membantu masyarakat.
Dan ini ia buktikan saat dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat dengan mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Sekolah SMAN 6 Depok yang abaikan teguran terkait study tour, dan mencopot jabatannya sebagai Kepala Sekolah di sekolah tersebut.
Menurut Dedi tindakan tersebut diambil sebagai bentuk penegakan aturan sekaligus mempertegas komitmenya dalam mengatasi praktik – praktik yang dianggap memberatkan siswa dan orang tua.
Sekolah harus menjadi tempat pendidikan, bukan menjadi beban tambahan bagi siswa dan keluarganya. Study tour yang tidak relevan dengan kurikulum dan hanya bersifat komersil harus dihentikan. Kita perlu memastikan bahwa pendidikan berjalan sesuai esensinya, ucap Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menegaskan,”Bahwa kebijakan ini hanyalah langkah awal dari reformasi pendidikan yang akan ia jalankan selama masa jabatannya. Ia berjanji untuk terus mendengarkan aspirasi masyarakat dan memastikan pendidikan di Jawa Barat lebih inklusif, berkualitas, dan bebas dari unsur komersial.
Ini baru permulaan. Kami akan bekerja keras untuk membangun sistem pendidikan yang berintegritas dan berpihak pada masa depan anak – anak kita pungkasnya.(ds*****)
